MOCKUP · VISI

Dampak Nasional

Apa yang kembali ke negara.
Apa yang kembali ke musisi Indonesia.

Rollout infrastruktur pencatatan musik nasional Indonesia — dari pilot 100 venue hingga skala 50.000 venue dalam 3 tahun.

Saat ini
Rp 77 M
Royalti yang LMKN kumpulkan tahun 2024
~30% compliance · sebagian besar venue komersial tidak terlacak
Potensi (post-reform)
Rp 1-2 T
Royalti tahunan yang harusnya sampai ke musisi
Setara per-kapita Jepang adjusted GDP · 13-25× pertumbuhan

Skala Rollout

Dari pilot 100 venue ke target 50.000 venue.

Rollout 3 tahun, prioritas Jakarta-Bandung-Surabaya-Yogyakarta-Bali tahun pertama, lalu ekspansi ke kota tier 2-3.

100
Pilot · Q1
Validasi teknologi
5 kota prioritas
5.000
Year 1
Tier-1 cities
Establish baseline data
20.000
Year 2
Ekspansi nasional
Tier 1 + 2 cities
50.000
Year 3 · Target
Coverage nasional
Tier 1, 2, 3 + UMKM

Dampak untuk Stakeholders

Empat pihak diuntungkan secara signifikan.

Reform pencatatan musik nasional bukan zero-sum — semua pihak (musisi, venue, LMKN, pemerintah) keluar lebih baik dari sebelumnya.

🎵 Musisi Indonesia

  • Royalti yang sebenarnya sampai (bukan hilang di estimasi survei)
  • Distribusi monthly (tidak menunggu setahun)
  • Transparency: lihat play count + earnings real-time
  • 2.000-5.000 musisi tambahan ter-track yang sebelumnya invisible
  • Average royalty per musisi naik 8-12×

🏪 Venue Komersial

  • Compliance LMKN otomatis — tidak takut audit
  • Tarif disesuaikan klasifikasi UMKM (Mikro/Kecil/Menengah)
  • Sertifikat compliance untuk display
  • Insight bisnis: lagu yang menarik customer
  • Branding "MusikSah Licensed Venue" — proof of legitimasi

🏛️ LMKN & Pemerintah

  • Compliance rate naik dari ~30% ke >90%
  • Data nasional musik berbasis fakta, bukan sampling
  • Royalti collection tumbuh 13-25× dalam 5 tahun
  • Indonesia jadi pemain global pertama dengan all-venue real-time tracking
  • Tax base ekonomi kreatif tumbuh seiring industri

🇮🇩 Industri Musik Indonesia

  • Profesionalisasi: musisi bisa hidup dari karyanya
  • Investment magnet untuk label, manajemen, distribusi
  • Data balance lokal vs internasional (tunjukkan permintaan)
  • Career-path nyata bagi musisi muda
  • Soft power: model regulasi musik Indonesia jadi referensi ASEAN

Model Kerjasama dengan Kementerian

Tiga pendekatan strategis.

Tergantung apakah pemerintah ingin posisi sebagai infrastructure provider, fasilitator regulasi, atau enabler bagi private sector — semua sustainable untuk industri.

Skema A

Pemerintah sebagai infrastructure procurer

  • Pemerintah procure hardware listener nasional via partnership
  • Venue mendapat hardware + service terstandard
  • Bundle dengan compliance LMKN existing
  • Adoption tertinggi karena venue tidak ada barrier hardware
  • Cocok kalau ada APBN allocation untuk infrastruktur ekraf
Skema B

Full B2G — venue gratis, pemerintah subsidi

  • Pemerintah cover seluruh hardware + service untuk venue
  • Venue install gratis, no subscription
  • Highest adoption velocity
  • Best untuk Year 1-2 untuk jumpstart industri
  • Bisa transition ke Skema A atau C setelah ekosistem mature
Skema C

LMKN bundle — add-on ke royalti collection existing

  • LMKN existing collect royalti per PP 56/2021
  • MusikSah service jadi add-on di tagihan LMKN
  • Venue dapat compliance + transparency dalam satu bill
  • LMKN dapat data real-time + collection rate naik
  • Pemerintah zero fiscal burden — facilitate regulasi saja
  • Indonesia Stack: kerjasama Telkom Group + LMKN + MusikSah

Pilot Program

100 venue prioritas, 6 bulan, full report ke Kementerian.

Kami siap kerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pilot di 100 venue pilihan (Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Bali). Pilot mencakup deployment, monitoring, dan evidence-based report untuk policy reform.

Lihat Visi Produk Kontak untuk Pilot